Sejumlah 21 DPD PAN
Sejumlah 21 DPD PAN kabupaten/kota di Provinsi Papua, Senin (6/12/2010) di Jayapura, menolak hasil Musyawarah Wilayah III yang digelar 4-5 Desember kemarin di Hotel Sentani Indah, Kabupaten Jayapura. Mereka mendesak agar digelar Muswil ulang yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai berlambang matahari biru itu.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Majelis Penasihat Partai DPD Kota Jayapura M Saleha Nur, Ketua DPD Mimika Philipus Wakerkwa, Wakil Sekretaris DPW Papua Andreas Ayomi, Ketua DPD Waropen Hermanus Ramandey, dan Sekretaris Kabupaten Nabire Peneas Pibai kepada belasan wartawan di Jayapura.
Philipus Wakerkwa menjelaskan dalam pelaksanaan Muswil III pada 4-5 Desember kemarin, panitia tidak melaksanakan tata tertib yang telah dibuat. "Termasuk tidak memberikan waktu untuk mendengar laporan pertanggungjawaban Ketua DPW PAN sebelum dinyatakan demisioner oleh Majelis Penasihat Partai," ucapnya.
Muswil diikuti 31 DPD dan 204 DPC PAN se-Provinsi Papua. Pembukaan Muswil dihadiri Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP) Taufik Kurniawan, Ketua DPP PAN Patrialis Akbar, Wakil Sekjen Bidang Pengembangan Organisasai dan Keanggotaan DPP Chairul Razak, serta sejumlah anggota DPR-RI dari Fraksi PAN.
Philipus Wakerkwa pun mengatakan dalam Muswil itu pun juga memaksakan anggota agar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Papua dipegang oleh Abner Ondi. "Tidak ada pemilihan dalam menentukan Ketua DPW Papua. Kami dirugikan," ujarnya.
Lebih lanjut, Andreas Ayomi mengatakan pemaksaaan dalam Penentuan Ketua DPW PAN telah menodai reformasi dan demokrasi. Ini karena daerah tidak diberi kesempatan untuk mengajukan calonnya.
"Proses verifikasi ini melalui berbagai aturan DPP PAN yang memberikan verifikasi daftar bakal calon yang hanya mengakomodir Abner Ondi. Ini membuktikan pencekalan terhadap reformasi," ucapnya.
Karena itu, ia mendesak DPP agar membatalkan hasil Muswil III kemarin dan menggelar Muswil ulang untuk menjaga keutuhan PAN Papua. Kalau desakan dan penolakan ini dianggap angin lalu, mereka mengancam bakal menggelar Muswil tandingan.
Sementara itu, penolakan itu diklaim dilakukan oleh 21 DPD PAN kabupaten/kota dari seluruh 29 DPD di Papua atau sekitar 72,41 persen. Ke -21 DPD itu adalah Mimika, Nabire, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen, Lani Jaya, Pegunungan Bintang, Nduga, Boven Digoel, Asmat, Puncak Jaya, Kota Jayapura, Keerom, Tolikara, Supiori, Merauke, dan Mamberamo Raya. Demikian catatan online Type Approval Partnership tentang Sejumlah 21 DPD PAN.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Majelis Penasihat Partai DPD Kota Jayapura M Saleha Nur, Ketua DPD Mimika Philipus Wakerkwa, Wakil Sekretaris DPW Papua Andreas Ayomi, Ketua DPD Waropen Hermanus Ramandey, dan Sekretaris Kabupaten Nabire Peneas Pibai kepada belasan wartawan di Jayapura.
Philipus Wakerkwa menjelaskan dalam pelaksanaan Muswil III pada 4-5 Desember kemarin, panitia tidak melaksanakan tata tertib yang telah dibuat. "Termasuk tidak memberikan waktu untuk mendengar laporan pertanggungjawaban Ketua DPW PAN sebelum dinyatakan demisioner oleh Majelis Penasihat Partai," ucapnya.
Baca Juga
Muswil diikuti 31 DPD dan 204 DPC PAN se-Provinsi Papua. Pembukaan Muswil dihadiri Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP) Taufik Kurniawan, Ketua DPP PAN Patrialis Akbar, Wakil Sekjen Bidang Pengembangan Organisasai dan Keanggotaan DPP Chairul Razak, serta sejumlah anggota DPR-RI dari Fraksi PAN.
Philipus Wakerkwa pun mengatakan dalam Muswil itu pun juga memaksakan anggota agar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Papua dipegang oleh Abner Ondi. "Tidak ada pemilihan dalam menentukan Ketua DPW Papua. Kami dirugikan," ujarnya.
Lebih lanjut, Andreas Ayomi mengatakan pemaksaaan dalam Penentuan Ketua DPW PAN telah menodai reformasi dan demokrasi. Ini karena daerah tidak diberi kesempatan untuk mengajukan calonnya.
"Proses verifikasi ini melalui berbagai aturan DPP PAN yang memberikan verifikasi daftar bakal calon yang hanya mengakomodir Abner Ondi. Ini membuktikan pencekalan terhadap reformasi," ucapnya.
Karena itu, ia mendesak DPP agar membatalkan hasil Muswil III kemarin dan menggelar Muswil ulang untuk menjaga keutuhan PAN Papua. Kalau desakan dan penolakan ini dianggap angin lalu, mereka mengancam bakal menggelar Muswil tandingan.
Sementara itu, penolakan itu diklaim dilakukan oleh 21 DPD PAN kabupaten/kota dari seluruh 29 DPD di Papua atau sekitar 72,41 persen. Ke -21 DPD itu adalah Mimika, Nabire, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen, Lani Jaya, Pegunungan Bintang, Nduga, Boven Digoel, Asmat, Puncak Jaya, Kota Jayapura, Keerom, Tolikara, Supiori, Merauke, dan Mamberamo Raya. Demikian catatan online Type Approval Partnership tentang Sejumlah 21 DPD PAN.
0 Response to "Sejumlah 21 DPD PAN"
Posting Komentar