Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar menjelaskan, partai politik yang tergabung dalam koalisi Pemerintahan SBY-Boediono harus taat pada aturan yang berlaku. Kalau ada partai yang "menelikung", dia menyatakan, partai itu seharusnya keluar dari Sekretaris Gabungan (Setgab).
"Seharusnya yang menelikung dari belakang otomatis keluar, tidak perlu diusir. Pokoknya partai yang tidak taat azas koalisi, ya silakan keluar," kata Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat, 6 April 2012. Di mata pria yang biasa disapa Cak Imin itu, seharusnya partai dalam Setgab harus bersatu dan solid.
"Tidak ada yang menikung dari dalam, tidak ada yang menusuk dari belakang, semua solid untuk kepentingan bangsa dan negara," ucapnya. Karena itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu berharap ada tindakan tegas dari semua anggota koalisi terhadap siapa pun yang melanggar code of conduct kontrak koalisi.
Kendati demikian, soal sanksi yang diberikan, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden SBY sebagai ketua koalisi untuk memutuskan. Apakah mengeluarkan partai koalisi yang "membandel" atau tidak. Kita serahkan sepenuhnya pada Presiden. Itu hak preogratif Presiden. Tapi pasti koalisi akan diajak bersama untuk menentukannya," kata Cak Imin.
PKB sendiri, tambah Cak Imin, mendukung sepenuhnya langkah tegas yang akan diambil Presiden SBY untuk memberikan sanksi kepada partai koalisi yang menelikung dari belakang. Partai koalisi yang kini menjadi sorotan adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Nasib PKS kini di ujung tanduk, terancam didepak dari koalisi setelah menentang rencana pemerintah menaikkan harga BBM.
Hasil rapat Setgab di Cikeas, Selasa malam 3 April 2012, menyatakan sikap PKS dalam paripurna DPR akhir Maret lalu, melanggar kode etik koalisi. Wakil Ketua Setgab, Aburizal Bakrie, menyatakan riwayat PKS dalam koalisi otomatis tamat. PKS dinilai melanggar tiga poin perjanjian koalisi pendukung pemerintah.
Namun, Ketua Umum Golkar itu tak merinci tiga poin yang dilanggar itu. "Seperti yang dikatakan Pak Syarif (Hasan), semua sudah berakhir," kata Aburizal. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Surya Dharma Alie mengatakan, kesimpulan dalam pertemuan Cikeas sudah jelas.
Jadi ketika pertemuan malam itu dibacakan code of conduct, itu akhirnya sebetulnya sudah ada kesimpulkan tidak perlu dikatakan," kata Suryadharma. Menurut Suryadharma, dalam kode etik dijelaskan partai koalisi harus mendukung kebijakan pemerintah yang vital dan strategis. Partai koalisi dituntut untuk bersama-sama dalam bersikap.
"Seharusnya yang menelikung dari belakang otomatis keluar, tidak perlu diusir. Pokoknya partai yang tidak taat azas koalisi, ya silakan keluar," kata Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat, 6 April 2012. Di mata pria yang biasa disapa Cak Imin itu, seharusnya partai dalam Setgab harus bersatu dan solid.
"Tidak ada yang menikung dari dalam, tidak ada yang menusuk dari belakang, semua solid untuk kepentingan bangsa dan negara," ucapnya. Karena itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu berharap ada tindakan tegas dari semua anggota koalisi terhadap siapa pun yang melanggar code of conduct kontrak koalisi.
Kendati demikian, soal sanksi yang diberikan, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden SBY sebagai ketua koalisi untuk memutuskan. Apakah mengeluarkan partai koalisi yang "membandel" atau tidak. Kita serahkan sepenuhnya pada Presiden. Itu hak preogratif Presiden. Tapi pasti koalisi akan diajak bersama untuk menentukannya," kata Cak Imin.
PKB sendiri, tambah Cak Imin, mendukung sepenuhnya langkah tegas yang akan diambil Presiden SBY untuk memberikan sanksi kepada partai koalisi yang menelikung dari belakang. Partai koalisi yang kini menjadi sorotan adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Nasib PKS kini di ujung tanduk, terancam didepak dari koalisi setelah menentang rencana pemerintah menaikkan harga BBM.
Hasil rapat Setgab di Cikeas, Selasa malam 3 April 2012, menyatakan sikap PKS dalam paripurna DPR akhir Maret lalu, melanggar kode etik koalisi. Wakil Ketua Setgab, Aburizal Bakrie, menyatakan riwayat PKS dalam koalisi otomatis tamat. PKS dinilai melanggar tiga poin perjanjian koalisi pendukung pemerintah.
Namun, Ketua Umum Golkar itu tak merinci tiga poin yang dilanggar itu. "Seperti yang dikatakan Pak Syarif (Hasan), semua sudah berakhir," kata Aburizal. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Surya Dharma Alie mengatakan, kesimpulan dalam pertemuan Cikeas sudah jelas.
Jadi ketika pertemuan malam itu dibacakan code of conduct, itu akhirnya sebetulnya sudah ada kesimpulkan tidak perlu dikatakan," kata Suryadharma. Menurut Suryadharma, dalam kode etik dijelaskan partai koalisi harus mendukung kebijakan pemerintah yang vital dan strategis. Partai koalisi dituntut untuk bersama-sama dalam bersikap.
0 Response to "Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar"
Posting Komentar